Bupati Malang Sanusi mendapat apresiasi dari Menteri Tenaga Kerja karena kepedulian tinggi atas PMI (Humas Pemkab Malang)
Bupati Malang Sanusi mendapat apresiasi dari Menteri Tenaga Kerja karena kepedulian tinggi atas PMI (Humas Pemkab Malang)

Melihat jejak Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau dulu dikenal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kabupaten Malang setiap tahunnya, akan terbaca betapa animo bisa kerja di luar negeri di masyarakat sangatlah tinggi. Tak pelak kalau Bhumi Arema ini dijuluki sebagai salah satu lumbung PMI di Jawa Timur (Jatim), bahkan di Indonesia.

Tercatat, sejak tahun 2015-2018 warga Kabupaten Malang yang jadi PMI mengalami peningkatkan. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang mencatat, tahun 2015 terdapat sebanyak 1.969 orang, naik di tahun 2016 menjadi 2.496. Di tahun 2017, PMI Kabupaten Malang tercatat mencapai 2.973 dan kembali naik tahun 2018 menjadi 3.507 orang dari 33 kecamatan.

Animo dan jumlah PMI yang terbilang besar inilah yang membuat Pemkab Malang juga berupaya untuk menekan berbagai terjadinya kejadian memilukan warganya yang bekerja di luar negeri. Juga meminimalkan adanya PMI non prosedural yang masih terus menjadi momok bagi Pemkab Malang sampai saat ini.

Pemkab Malang tidak berjalan sendiri, melainkan menggandeng berbagai unsur terkait dalam persoalan migran. Perlindungan itu juga dikarenakan adanya jejak-jejak PMI yang mengalami kematian sampai mendapat perlakuan  pidana saat mereka bekerja di luar negeri. 

Tercatat, negara tujuan yang paling banyak diminati calon PMI sampai tahun 2018 lalu adalah Hongkong yaitu sekitar 2.166 jiwa (65,85 persen), dan Taiwan yaitu sekitar 834 jiwa (25,35 persen). Sedangkan sisanya sekitar 8,78 persen adalah Singapura 209 jiwa, Malaysia 114 dan Brunei Darussalam sebanyak 7 jiwa.

"Hal inilah yang membuat Pemkab Malang terus menguatkan perlindungan PMI yang disebut oleh Menteri Tenaga Kerja sebagai duta bela negara dan duta pariwisata," ucap Bupati Malang Sanusi, Kamis (19/12/2019).

Salah satu perlindungan secara regulasi daerah adalah dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan PMI. Selain berbagai program dalam menguatkan perlindungan PMI yang diluncurkan oleh Disnaker maupun OPD terkait lainnya. Baik pelatihan keterampilan, job fair tahunan, bantuan peralatan kerja sampai dengan pembentukan desa migrasi produktif (desmigratif).

"Berbagai program dan upaya kita lakukan dalam menjalankan amanah memberikan perlindungan kepada warga Kabupaten Malang yang akan atau sudah jadi PMI maupun yang Purna," ujar Sanusi.

Upaya ini pula yang membuat Pemkab Malang diganjar penghargaan terkait perlindungan PMI oleh Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, saat acara Happy Migrant Day 2019 yang dihadiri ribuan calon PMI dan Purna di GOR Vira Yudha, Madivif 2 Kostrad, Singosari, Kabupaten Malang, Rabu (18/12/2019) kemarin.

Pemkab Malang dinilai pemerintah pusat memiliki kepedulian tinggi terhadap perlindungan PMI dengan berbagai upayanya selama ini.  "Alhamdulillah bahwa upaya kita ini diapresiasi tinggi oleh pusat. Tentunya ini akan menjadi motivasi kita terus melakukan perlindungan PMI sekaligus memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warga yang bekerja di luar negeri," tegas politisi PKB ini.

Tercatat, di tahun 2018 lalu,  telah terjadi beberapa kasus yang menimpa para PMI Kabupaten Malang, yakni sebanyak 5 kasus. Dengan rincian meninggal 15 orang, diperkosa 1 orang dan 1 orang lainnya mengalami hal lainnya.  

Rentetan kasus itulah yang membuat Pemkab Malang semakin mengintensifkan berbagai perlindungan terhadap warganya. Dengan harapan tak lagi terjadi berbagai kasus yang menimpa PMI di tahun depannya.

Sanusi pun menegaskan, pihaknya akan rutin melakukan kunjungan ke PJTKI untuk bertemu dan berdialog dengan para calon PMI. Untuk memastikan bahwa berbagai persiapan PMI saat sudah di luar negeri memang telah benar-benar siap bekerja dan mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya. 

Sedangkan untuk PMI yang mengalami musibah, baik sakit sampai meninggal, Pemkab Malang siap memfasilitasi berbagai persoalan teknisnya. "Semua fasilitas, seperti ambulan dan lainnya kita siapkan dan ditanggung Pemkab. Sehingga tak akan memberatkan keluarga PMI," ujarnya. 

Tingginya jumlah PMI asal Kabupaten Malang menunjukkan bahwa bekerja di luar negeri masih menjadi idaman masyarakat di wilayah tersebut. Tak heran sampai saat ini, Kabupaten Malang masih dinobatkan menjadi lumbung PMI, walaupun Pemkab Malang juga terus berupaya membuka berbagai kesempatan kerja di daerah dengan menggandeng perusahaan-perusahaan melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

Banyak faktor yang membuat warga Kabupaten Malang di 33 kecamatan yang ada berlomba menjadi PMI. Salah satunya adalah merubah tingkat kesejahteraan keluarganya. Iming-iming gaji besar menjadi indikator utama warga berbondong-bondong menjadi PMI diberbagai negara.

Terpisah, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah juga menyampaikan, peran penting PMI yang tak hanya mampu membantu perekonomian bangsa dan jadi pahlawan devisa, tapi juga memiliki peran sebagai "juru bicara" di luar negeri. Memang patut untuk terus dilindungi oleh seluruh elemen yang bergerak dalam persoalan itu.

"Tak hanya pemerintah, tapi seluruhnya harus saling bahu membahu untuk mewujudkan itu. Sehingga eksistensi PMI yang kita tetapkan sebagai duta bela negara dan pariwisata bisa berjalan secara maksimal," ucapnya.

Ida juga memberikan apresiasinya atas langkah Pemkab Malang sebagai kantung PMI selama ini. Dia menegaskan juga peran Pemda memang menjadi vital. "Karena pintu pertamanya ada di daerah. Maka bila seluruh proses berjalan baik dan benar, maka PMI ini akan menjadi seperti yang diharapkan oleh pemerintah," ujarnya. 

Dia juga meminta kepada seluruh calon PMI tidak ragu menjadi duta bela negara dan duta wisata. Sebab PMI adalah salah satu pintu gerbang dan jendela dunia untuk melihat Indonesia. "Jangan ragu, jadilah garda terdepan untuk menyampaikan sesuatu tentang Indonesia yang sangat besar ini. Saya juga pesan PMI juga memahami arti penting ideologi Pancasila untuk mencegah maraknya isu radikalisme,” tandas Ida.